PAREPARE, KILASSULAWESI– Ketua Gerakan Masyarakat Pemerhati Ajatappareng (Gempar) Kota Parepare, H Makmur M Raona menilai pencopotan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) diduga kuat terindikasi politik. Pasalnya, pencopotan secara tiba-tiba dan dilakukan pada malam hari dan secara zoom membuktikan adanya dugaan by design atau kepentingan dari seorang kepala daerah.
Apa lagi, Wali Kota Parepare juga merupakan pimpinan partai politik yang tentunya akan berbuat hal-hal dalam upaya mencapai tujuannya. “Saat ini sudah memasuki tahapan-tahapan pilkada, dan indikasi itu kian kuat dengan akan didorongnya istrinya untuk maju di pilkada,”ujar H Makmur Raona.
Sehingga, ada upaya menunjuk seorang kadis yang tunduk akan perintahnya untuk mengatur pendataan. “Pendataan itu mulai dari surat keterangan atau suket, dimana bisa membuatkan data untuk memilih bagi mereka yang dari luar daerah. Pergantian ini sangat kuat ke arah tersebut, dan hal semacam itu pernah terjadi,”bebernya.
Pejabat yang dicopot itu adalah spesialis dalam persoalan kependudukan, dimana dirinya itu tidak mau melakukan hal-hal seperti pendataan yang tidak benar. “Saya yakin itu tujuan pergantian Kadisdukcapil, apa lagi berani mengindahkan moratorium yang dikeluarkan Mendagri,”katanya. ” Jadi sangat kuat arahnya itu untuk kepentingan pelaksanaan Pilkada kedepan, karena semestinya kepala daerah itu tunduk kepada moratorium mendagri,”timpal pengacara kondang di Kota Parepare tersebut.
Dari informasi yang beredar, pergantian Kadisdukcapil Parepare dikarenakan sebuah kejadian dalam kegiatan Coffee Morning yang digelar Pemkot Parepare. Adi Hidayat selaku pejabat dikabarkan tak memberikan informasi terkait jumlah pendataan penduduk terbaru ke atasannya yakni Wali Kota Parepare. Bahkan beredar informasi jika pencopotan itu telah melalui izin resmi dari Mendagri.(*)
