POLEWALI MANDAR – Komisi III DPRD Kabupaten Polewali Mandar menggelar rapat kerja bersama beberapa OPD terkait diantarnya PUPR, DLHK, Bapperida,dan BPBD dengan membahas perencanaan anggaran tahun 2027.
Hari pertama Komisi III telah menggelar rapat bersama pihak PUPR dengan agenda perencanaan tahun 2027 di OPD itu,dan Selasa 28 Juli dilanjutkan dengan rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperida) untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Dalam pembahasan tersebut, Baperida menegaskan komitmennya mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas meski kondisi keuangan daerah masih dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran.
Kepala Baperida Polewali Mandar, Farid Rahim, mengatakan pembahasan bersama Komisi III DPRD berlangsung lancar. Menurutnya, seluruh pertanyaan yang diajukan anggota dewan dapat dijelaskan dengan baik, sehingga pembahasan berjalan konstruktif sebagai bagian dari penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2027.
“Alhamdulillah, pembahasan berjalan lancar. Semua pertanyaan dari anggota dewan dapat kami jawab dengan baik. Pada prinsipnya, kami menyampaikan rencana kerja dan kebutuhan anggaran Baperida untuk mendukung perencanaan pembangunan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2027,” kata Farid.
Dalam rapat tersebut, Baperida mengusulkan anggaran sekitar Rp 4 miliar. Nilai tersebut telah mencakup belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan, sedangkan porsi anggaran untuk program dan kegiatan inti diperkirakan sekitar 20 persen dari total usulan anggaran.
Farid menjelaskan, penyusunan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah yang masih mengalami efisiensi serta potensi belum meningkatnya transfer dana dari pemerintah pusat. Meski demikian, pihaknya memastikan program-program prioritas tetap menjadi fokus agar target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat tercapai.
“Kami memahami kondisi keuangan daerah saat ini. Namun, dengan anggaran yang tersedia, kami tetap harus bekerja maksimal sesuai arahan pimpinan dan target-target pembangunan daerah. Program prioritas akan tetap kami optimalkan,” ujarnya.
Hasil pembahasan bersama Komisi III DPRD selanjutnya akan dibawa ke forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk proses finalisasi RAPBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2027.
Farid menambahkan, secara umum Komisi III DPRD memberikan respons positif terhadap pemaparan Baperida. Namun, besaran akhir anggaran yang akan dialokasikan masih akan ditetapkan melalui pembahasan lanjutan bersama Banggar dan TAPD sebelum RAPBD 2027 disahkan.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memaparkan rencana kerja Tahun 2027 yang berfokus pada peningkatan pelayanan sekretariat, pelaksanaan sosialisasi mitigasi bencana bagi masyarakat pesisir, serta pengaktifan kembali kajian kebencanaan yang sempat terhenti sejak 2017 akibat keterbatasan anggaran. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas daerah dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana.
Ketua Komisi III Sarinah,.Amd, mengatakan dalam pembahasan rancangan anggaran setiap OPD diminta untuk memprioritaskan kegiatan yang selaras dengan program RPJMD daerah agar pemerintah dapat mengefisienkan anggaran dan menyentuh yang benar-benar urgen.
Pada kesempatan itu juga Komisi III menyoroti pembangunan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama, khususnya di wilayah pedalaman. Perhatian difokuskan pada tiga desa di Kecamatan Tutar serta wilayah Lenggo, Kecamatan Bulo, yang belakangan menjadi sorotan publik karena kondisi jalan yang rusak parah dan menghambat mobilitas masyarakat.
Sejalan dengan itu, sejumlah anggota rapat mengusulkan agar anggaran pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp3,1 miliar dialihkan untuk perbaikan infrastruktur jalan.
“Pembangunan MPP sejatinya belum menjadi kebutuhan yang mendesak jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan yang layak.
Contoh nya pembangunan jalan di wilayah Bulo masih menghadapi kendala karena sebagian trase berada di kawasan hutan sehingga memerlukan penyelesaian aspek perizinan dan status lahan. Sementara itu, usulan pembangunan jalan untuk tiga desa di Kecamatan Tutar telah diajukan kepada pemerintah pusat mengingat kebutuhan anggarannya cukup besar dan tidak dapat sepenuhnya ditanggung oleh APBD.”
“Intinya kami minta OPD ini harus bisa meminimalisir anggaran nya dan kalau bisa dahulukan yang menjadi prioritas dan urgent”ucap Sarinah.
Dalam kesempatan yang sama, komisi III juga membahas evaluasi anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2027. Saat ini, penyusunan anggaran masih mengacu pada pagu indikatif tahun sebelumnya. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan penyesuaian terhadap program dan kebutuhan prioritas daerah.(*)
